Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin, melantik jajaran pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia. Termasuk yang dilantik adalah Pimpinan DPW PKB Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Read More
Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kepulauan Riau (DPW PKB Kepri), Aman, S.Pd, MM ikut ambil bagian dalam Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
Kegiatan yang digelar pada Senin, 2 Februari 2026 ini sekaligus menjadi rangkaian agenda pelantikan DPW PKB Kepri periode 2026–2031.
Dalam pelantikan tersebut, Aman kembali ditetapkan sebagai Sekretaris DPW PKB Kepri. Di luar kepengurusan partai, Aman merupakan Anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan Kota Batam.
Akpolbang secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, dan dilaksanakan oleh Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB. Dalam sambutannya, Jazilul menekankan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti rangkaian pendidikan politik tersebut.
“Salam cinta dari Gus Muhaimin kepada seluruh pimpinan wilayah PKB. Beliau mewakilkan kepada saya untuk membuka Akpolbang karena harus menghadiri kegiatan bersama Presiden Prabowo di Sentul. Insyaallah nanti malam beliau akan bergabung,” ujarnya.
Jazilul menegaskan bahwa menjadi pengurus PKB merupakan amanah besar yang menuntut keteladanan dalam kepemimpinan.
“Kita membutuhkan kepemimpinan yang memberi teladan. Dan salah satu pemimpin yang konsisten dan layak diteladani adalah Gus Muhaimin Iskandar,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pesan utama kepada seluruh pimpinan wilayah PKB agar menanamkan loyalitas dan kecintaan terhadap partai serta bangsa.
“Tugas kita hari ini satu, tanamkan cinta kepada PKB, tanamkan cinta kepada Gus Muhaimin, serta cinta kepada bangsa, agama, dan negara,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan bahwa pelaksanaan Akpolbang dan pelantikan DPW PKB dilakukan setelah melalui proses panjang dan selektif.
Ia menyebut, seluruh pimpinan DPW PKB terpilih melalui musyawarah wilayah, dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan berlapis.
“Pimpinan DPW PKB lahir dari proses yang panjang dan ketat. Karena itu, kami optimistis PKB akan meraih banyak kursi, dan lebih dari itu, menjadi partai politik yang mampu mengatur negara secara tertib dalam urusan pemerintahan,” ujar Abdul Halim.
Ia menegaskan kembali pesan Ketua Umum PKB bahwa kemenangan elektoral bukan satu-satunya tujuan perjuangan politik.
“Menang bukan satu-satunya tujuan. Bahkan tidak ada gunanya menang jika tidak mampu mengatur negara,” pungkasnya. (*)
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aman S.Pd, MM, mengkritik tajam kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri yang memangkas anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada tahun anggaran 2026.
Pada tahun 2025, anggaran Jamkesda dialokasikan sebesar Rp4 miliar, namun pada APBD 2026 justru turun drastis menjadi Rp1 miliar, atau berkurang hingga Rp3 miliar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Kota Batam ini menyayangkan penurunan signifikan tersebut, mengingat Jamkesda merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Salah satu persoalan yang menjadi atensi saya adalah pengalokasian anggaran Jamkesda yang diplot Pemprov Kepri di APBD tahun depan. Penurunannya sangat signifikan,” ujar Aman kepada media, Senin (22/12/2025).
Jamkesda merupakan program bantuan biaya kesehatan dan non-kesehatan bagi masyarakat miskin yang pendanaannya bersumber dari APBD Kepri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama layanan rujukan, baik di dalam maupun ke luar daerah.
Saat ini, Pemprov Kepri telah bekerja sama dengan 32 Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan (RS PPK) Jamkesda yang tersebar di dalam dan luar daerah. Layanan Jamkesda mencakup rawat jalan dan rawat inap dengan hak perawatan kelas III.
Menurut Aman, penurunan anggaran Jamkesda sangat mengkhawatirkan karena masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Ini berkaitan langsung dengan prioritas pelayanan kesehatan masyarakat. Jamkesda sangat dibutuhkan untuk meng-cover warga yang tidak memiliki layanan BPJS,” tegasnya.
Aman juga mengungkapkan bahwa meskipun alokasi Jamkesda tahun 2025 mencapai Rp4 miliar, dana tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan hingga Oktober. Fakta ini, kata dia, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat, bukan justru mengurangi, anggaran Jamkesda di tahun berikutnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Aman mendesak Pemprov Kepri agar menjadikan Jamkesda sebagai salah satu prioritas utama dalam struktur APBD 2026.
“Saya berharap setelah adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD Kepri Tahun Anggaran 2026, alokasi Jamkesda bisa mengalami perubahan. Minimal sama dengan tahun ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan akses layanan kesehatan masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Keluhan tersebut kerap disampaikan langsung kepada anggota DPRD saat kegiatan reses.
“Kebutuhan layanan kesehatan masih menjadi aspirasi utama masyarakat. Kita masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Kepri TA 2026. Setelah itu, kami akan kembali membahas pengalokasian Jamkesda Kepri yang saat ini sangat minim dan belum menjadi prioritas,” tutup Aman. ***
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kepulauan Riau, Aman, S.Pd, MM, secara resmi membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PKB se-Kota Batam. Musyawarah berlangsung di Hotel Aston Pelita, Minggu (14/12/2025).
Dalam sambutannya, Aman yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepri menegaskan bahwa Musancab merupakan momentum strategis untuk memperkuat struktur dan soliditas partai, khususnya di Kota Batam.
“Musyawarah ini menjadi titik awal konsolidasi total struktur PKB di tingkat kecamatan,” ujar Aman.
Ia menjelaskan, Musancab kali ini dilaksanakan secara serentak untuk seluruh kecamatan di Kota Batam. Agenda utama musyawarah adalah melakukan penyegaran sekaligus pembentukan kepengurusan baru di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC).
Menurut Aman, hasil Musancab nantinya akan mengusulkan nama calon ketua dan pengurus. Seluruh hasil tersebut kemudian akan diproses oleh DPW PKB Kepri untuk ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK).
“Memang tidak langsung memilih Ketua PAC, tetapi forum Musyawarah melakukan proses penjaringan dan pemetaan kader,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aman menegaskan bahwa DPW PKB Kepri akan melakukan tahapan lanjutan berupa wawancara dan penilaian terhadap calon ketua PAC. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepemimpinan PAC diisi oleh kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas terhadap perjuangan partai.
Aman juga memberikan apresiasi kepada DPC PKB Kota Batam yang mengemas Musancab dengan agenda kaderisasi sebagai upaya penguatan ideologi dan kualitas kader.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menyampaikan bahwa terdapat mekanisme baru dalam pemilihan Ketua PAC yang disesuaikan dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB.
Ia menjelaskan, Musancab kali ini sekaligus menggelar tiga agenda strategis yang saling terintegrasi.
“Hari ini kami melaksanakan tiga rangkaian kegiatan, yakni pelantikan Pengurus Perempuan Bangsa PKB Batam, Musyawarah Anak Cabang, serta Pendidikan Kader Loyalis,” ujar Surya.
Surya menegaskan bahwa PKB memiliki dua struktur utama dalam organisasi, yaitu Dewan Tanfidz sebagai pelaksana harian dan Dewan Syuro yang berperan memberikan nasihat serta arahan ideologis partai.
Ia juga menekankan pentingnya kaderisasi bagi seluruh calon pengurus. Setiap kader wajib mengikuti pendidikan politik untuk memahami nilai ideologis partai, termasuk mabda’ siyasah PKB yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU).
“Seluruh calon pengurus PAC telah mengikuti pendidikan kader sebagai syarat wajib sebelum ditetapkan secara resmi,” pungkasnya. (*)
Menyusutnya APBD Kepri 2026 mendorong Anggota DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar menggali sumber pendapatan alternatif. Salah satu potensi besar yang diusulkan adalah optimalisasi pendapatan dari labuh jangkar.
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri tersebut menjelaskan bahwa penurunan APBD dari sekitar Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyempitkan ruang fiskal daerah dan berpotensi menunda sejumlah program pembangunan.
“Kepri harus menggali pendapatan dari sumber lain akibat pemotongan dana transfer. Salah satunya melalui pengelolaan labuh jangkar. Potensinya sangat besar karena banyak kapal hilir mudik di perairan Kepri,” ujar Aman saat reses di Perumahan Taman Marcelia Batam Center, Sabtu malam, 6 Desember 2025.
Aman menegaskan bahwa Kepri memiliki peluang hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan labuh jangkar. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai.
Namun, potensi ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh daerah karena pendapatan dari labuh jangkar saat ini masih masuk ke kas pemerintah pusat. Selain itu, tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan juga menjadi kendala.
“Saat ini, kami dari DPRD bersama Pemprov Kepri sedang memperjuangkan pengelolaan yang lebih optimal. Jika berhasil, kontribusinya terhadap pendapatan daerah bisa mencapai sekitar Rp1,1 triliun,” jelas Aman.
Potensi pendapatan tersebut diperkirakan berasal dari enam titik utama labuh jangkar di Kepri. Yakni Tanjungbalai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, dan Batuampar.
Saat ini, sebagian besar titik tersebut dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sementara sebagian lainnya di bawah pengelolaan Pemprov Kepri melalui BUMD.
Optimalisasi pengelolaan diharapkan dapat menutupi defisit fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kepri. ***
Komitmen nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kota Batam ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Kepri, Aman, S.Pd., MM. Ia secara aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bengkong, untuk memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah mereka.
Dalam kegiatan reses yang digelar di Perumahan Taman Marcelia Batam Center pada Sabtu malam, 6 Desember 2025, Aman menyampaikan kabar gembira. Pemerintah Provinsi Kepri telah menyetujui usulan pembangunan SMK Negeri di Bengkong, yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2026.
“InsyaAllah, pada tahun 2026 akan dibangun SMK Negeri baru di Bengkong,” ujar Aman, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kepri.
Menurut Aman, pembangunan SMK Negeri di Bengkong merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan keterbatasan daya tampung siswa dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas di daerah ini.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi pembangunan SMK Negeri muncul dari masyarakat selama rangkaian reses di Kecamatan Bengkong. Banyak orang tua yang mengeluhkan jarak tempuh yang jauh yang harus dilalui anak-anak mereka untuk bersekolah di SMK Negeri yang ada, seperti SMKN 1 di Batuaji atau SMKN 2 dan 7 di Batam Kota.
“Keinginan untuk menghadirkan SMK Negeri di Bengkong adalah suara langsung dari masyarakat, yang saya tangkap melalui reses dalam setahun terakhir,” jelas Aman.
Lokasi pembangunan SMK Negeri di Bengkong dinilai sangat tepat secara strategis. Kecamatan ini merupakan kawasan yang berkembang pesat di sektor wisata dan jasa, serta dekat kawasan industri Batu Ampar dengan banyak perusahaan besar, khususnya di bidang migas dan offshore.
Kehadiran SMK Negeri diharapkan dapat mencetak lulusan yang terampil dan siap kerja, sesuai dengan potensi dan kebutuhan industri di sekitarnya.
“Untuk memastikan relevansi kurikulum dengan dunia kerja, kami terus mendorong agar SMK-SMK di Batam memperkuat kemitraan dengan industri,” tambah Aman.
Aman berharap kehadiran SMK Negeri di Bengkong dapat memperluas kesempatan pendidikan vokasi bagi lulusan SMP, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan tenaga kerja terampil yang kompeten. (*)