Potensi Labuh Jangkar di Kepri Belum Tergarap Optimal

Potensi Labuh Jangkar di Kepri Belum Tergarap Optimal

Menyusutnya APBD Kepri 2026 mendorong Anggota DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar menggali sumber pendapatan alternatif. Salah satu potensi besar yang diusulkan adalah optimalisasi pendapatan dari labuh jangkar.

Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kepri tersebut menjelaskan bahwa penurunan APBD dari sekitar Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyempitkan ruang fiskal daerah dan berpotensi menunda sejumlah program pembangunan.

“Kepri harus menggali pendapatan dari sumber lain akibat pemotongan dana transfer. Salah satunya melalui pengelolaan labuh jangkar. Potensinya sangat besar karena banyak kapal hilir mudik di perairan Kepri,” ujar Aman saat reses di Perumahan Taman Marcelia Batam Center, Sabtu malam, 6 Desember 2025.

Aman menegaskan bahwa Kepri memiliki peluang hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan labuh jangkar. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai.

Namun, potensi ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh daerah karena pendapatan dari labuh jangkar saat ini masih masuk ke kas pemerintah pusat. Selain itu, tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan juga menjadi kendala.

“Saat ini, kami dari DPRD bersama Pemprov Kepri sedang memperjuangkan pengelolaan yang lebih optimal. Jika berhasil, kontribusinya terhadap pendapatan daerah bisa mencapai sekitar Rp1,1 triliun,” jelas Aman.

Potensi pendapatan tersebut diperkirakan berasal dari enam titik utama labuh jangkar di Kepri. Yakni Tanjungbalai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, dan Batuampar.

Saat ini, sebagian besar titik tersebut dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sementara sebagian lainnya di bawah pengelolaan Pemprov Kepri melalui BUMD.

Optimalisasi pengelolaan diharapkan dapat menutupi defisit fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kepri. ***

Berkat Perjuangan Anggota DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, Warga Bengkong Segera Miliki SMK Negeri

Berkat Perjuangan Anggota DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, Warga Bengkong Segera Miliki SMK Negeri

Komitmen nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kota Batam ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Kepri, Aman, S.Pd., MM. Ia secara aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bengkong, untuk memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah mereka.

Dalam kegiatan reses yang digelar di Perumahan Taman Marcelia Batam Center pada Sabtu malam, 6 Desember 2025, Aman menyampaikan kabar gembira. Pemerintah Provinsi Kepri telah menyetujui usulan pembangunan SMK Negeri di Bengkong, yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2026.

“InsyaAllah, pada tahun 2026 akan dibangun SMK Negeri baru di Bengkong,” ujar Aman, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kepri.

Menurut Aman, pembangunan SMK Negeri di Bengkong merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan keterbatasan daya tampung siswa dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas di daerah ini.

Ia menjelaskan bahwa aspirasi pembangunan SMK Negeri muncul dari masyarakat selama rangkaian reses di Kecamatan Bengkong. Banyak orang tua yang mengeluhkan jarak tempuh yang jauh yang harus dilalui anak-anak mereka untuk bersekolah di SMK Negeri yang ada, seperti SMKN 1 di Batuaji atau SMKN 2 dan 7 di Batam Kota.

“Keinginan untuk menghadirkan SMK Negeri di Bengkong adalah suara langsung dari masyarakat, yang saya tangkap melalui reses dalam setahun terakhir,” jelas Aman.

Alasan Pembangunan SMK Negeri di Bengkong

Lokasi pembangunan SMK Negeri di Bengkong dinilai sangat tepat secara strategis. Kecamatan ini merupakan kawasan yang berkembang pesat di sektor wisata dan jasa, serta dekat kawasan industri Batu Ampar dengan banyak perusahaan besar, khususnya di bidang migas dan offshore.

Kehadiran SMK Negeri diharapkan dapat mencetak lulusan yang terampil dan siap kerja, sesuai dengan potensi dan kebutuhan industri di sekitarnya.

“Untuk memastikan relevansi kurikulum dengan dunia kerja, kami terus mendorong agar SMK-SMK di Batam memperkuat kemitraan dengan industri,” tambah Aman.

Aman berharap kehadiran SMK Negeri di Bengkong dapat memperluas kesempatan pendidikan vokasi bagi lulusan SMP, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan tenaga kerja terampil yang kompeten. (*)